Kenaikan Biaya Perjalanan Haji dianggap DPRD Samarinda Sebagai Kesalahan Pengeleloaan
Seputar Nusantara – Kenaikan biaya haji dianggap tidak rasional karena menjadi pemberat bagi kondisi ekonomi sulit yang dialami oleh masyarakar. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husein menyatakan rencana kenaikan oleh Kementrian Agama menjadi Rp 69.193.733 juta tidak wajar.
Karena diketahui kemudian bahwa latar belakang calon jemaah haji Kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil sehingga hal tersebut akan memberatkan calon jemaah haji.
“Kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” kata Sani.
Ia kemudian menilai kenaikan biaya haji tersebut secara umum dikarenakan oleh kesalahan dalam pengelolaan dana yang terlihat dari rumus indirect cost yang didapatkan dari setoran awal Rp 25 juta sehigga diperkirakan jika menabung selama 20 hingga 30 tahun uang tersebut akan memberikan keuntungan.
“Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jamaah ya ludes,” jelasnya.
Sani kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK pada 5 januari lalu ketika acara monitoring dan audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu berharap kedepan BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak. Karena ia tidak ingin pada akhirnya BPKH menjadi perusahaan yang tidak punya modal sama sekali dan semua akhirnya ditanggungkan kepada jamaah. Padahal, ia katakan badan tersebut adalah perusahaan investasi.
“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa,” pungkasnya. (sn/ist/ysm)