Seribu Hari Pertama jadi Fokus BKKBN Kaltim dalam Penurunan Angka Stunting
SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Berbagai pihak turut bekerja sama untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerjanya masing-masing. Termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Sunarto menyebutkan, pihaknya tengah disibukkan dengan program-program yang diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kaltim.
Pihaknya telah mengerahkan sumber daya manusia (SDM) langsung kepada target sasaran, seperti Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan relawan.
Selain itu, BKKBN Kaltim juga menyasar target berisiko stunting untuk diberi sosialisasi dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan kebutuhan.
Dengan memberikan konseling kesehatan kepada calon pengantin, pendampingan pada ibu hamil yang wajib periksa hamil minimal 8 kali dan pemberian tablet tambah darah, serta konseling kontrasepsi pasca persalinan.
Sunarto mengungkapkan, pemberian konseling ASI eksklusif selama enam bulan dan pemberian makanan pendamping ASI setelah enam bulan.
Pihaknya menekankan, agar seluruh rangkaian program kesehatan tersebut dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) anak, sehingga dapat memutus rantai kasus stunting sejak dini, bahkan sebelum bayi tersebut lahir.
“Itu semua kita dorong, kita lakukan secara bertahap dan kami sudah mengerjakannya di seribu HPK, itu paling penting bahkan lebih awal lagi,” jelasnya dalam agenda Rembuk Stunting Kota Samarinda di Ballroom Five Premier Samarinda pada Kamis, (7/3/2024).
Berbagai program tersebut diharapkan Sunarto dapat secara signifikan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Kaltim, yang secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan angka kejadian stunting di Benua Etam.
“Dengan adanya itu semua pastinya kita harapkan stunting turun secara signifikan. Semoga dapat membuahkan hasil maksimal sesuai arahan Pusat sampai 14 persen tahun ini,” harapnya.
Pemerintah sebagai fasilitator tentu memiliki peran penting. Namun, peran aktif seluruh pihak, baik negeri maupun swasta, termasuk masyarakat itu sendiri sangat diperlukan guna mewujudkan percepatan penurunan stunting.