Seputar Nusantara – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Syahri dukung Dinas Perhubungan Samarinda dalam mewajibkan KIR kepada seluruh truk.
Sebelumnya, kebijakan KIR tersebut untuk mendapatkan fuel card 2.0. diprotes oleh supir truk di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (UPT PKB Dishub) Kota Samarinda.
Menurutnya, Uji KIR ini bukan persoalan Solar, namun bagaimana truk itu sendiri layak beroperasi di jalan demi keselamatan.
“Sering kali terjadi kecelakaan akibat lengahnya atau kurangnya uji KIR itu tadi,” imbuhnya.
Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi PAD yang dihasilkan dari pajak.
Ia menyarankan pendistribusian tersebut dapat tepat sasaran untuk menghindari truk-truk yang ingin mengetap.