Seputar Nusantara – Pemerintah Kabupaten Paser mencatat tren penurunan angka kemiskinan sepanjang 2025.
Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem masih menjadi prioritas utama yang terus dikejar hingga mencapai nol persen.
Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyebut angka kemiskinan turun dari 8,63 persen menjadi 8,13 persen.
Namun, masih terdapat kemiskinan ekstrem sebesar 0,87 persen yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen,” sebutnya.
Untuk mencapai target tersebut, Fahmi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan keakuratan data kemiskinan berbasis By Name By Address (BNBA).
Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Pembangunan yang baik selalu diawali dari data yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Paser terus berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dalam pemutakhiran data DTSEN, sekaligus mendukung pelaksanaan sensus ekonomi guna memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Data yang akurat dihasilkan dari metodologi yang benar. Karena itu, saya berharap seluruh stakeholder di Kabupaten Paser mendukung kesuksesan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sesuai,” katanya.
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa data BNBA bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi nyata keluarga yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Oleh karena itu, proses verifikasi lapangan harus dilakukan secara teliti dan bertanggung jawab.
“Kita minta Dinas Sosial bersama camat, lurah, kepala desa, dan BPS melakukan pemutakhiran data secara berkala,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menggunakan data terbaru dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga tidak terjadi kesalahan sasaran.
“Kita juga mengimbau seluruh perangkat daerah yang menjalankan program bantuan dan jaminan sosial agar mengacu pada data kemiskinan yang telah diperbarui, sehingga bantuan dapat benar-benar tepat sasaran. Validasi di lapangan bukan pekerjaan BPS saja, melainkan tugas bersama,” pungkasnya. (*)