Seputar Nusantara – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah memfinalisasi kebijakan penyesuaian tarif air bersih yang akan diterapkan oleh Perumda Tirta Kencana. Kebijakan ini disertai dengan skema subsidi guna melindungi kelompok masyarakat rentan.
Sekretaris Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan kemampuan masyarakat dalam membayar.
“Di saat yang sama, pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat rentan melalui skema subsidi yang terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Penyesuaian tarif tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Samarinda yang diterbitkan pada Desember 2025.
Dalam aturan itu, kenaikan dilakukan secara bertahap, mulai dari 2 persen, 4 persen, hingga maksimal 9 persen.
Menurut Neneng, kebijakan ini bukan semata soal kenaikan tarif, melainkan langkah strategis untuk menjaga kualitas layanan air bersih di tengah meningkatnya biaya produksi.
“Penyesuaian tarif ini juga sebagai langkah rasional untuk mengembalikan perhitungan biaya ke kondisi riil tanpa lonjakan signifikan,” jelasnya.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, Pemkot Samarinda memberikan fasilitas air gratis bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem (SSKa) sebanyak 20 meter kubik per bulan. Sementara masyarakat miskin (SSKb) mendapatkan 10 meter kubik gratis.
Tak hanya itu, kelompok sosial umum (SSU) seperti rumah ibadah, panti asuhan, hingga pesantren juga memperoleh subsidi tarif sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
Neneng juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar kebijakan ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
“Kita ingin masyarakat memahami secara utuh. Berapa yang dibayar, berapa yang disubsidi. Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.
Ia memastikan, kebijakan penyesuaian tarif ini tidak dimaksudkan untuk membebani warga, melainkan mendorong penggunaan air yang lebih bijak sekaligus menjaga keberlanjutan layanan di masa depan. (*)