Seputar Nusantara – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 milik Pemprov Kaltim selama dua bulan ke depan.
Proses audit ini akan difokuskan pada kelengkapan serta validitas dokumen keuangan yang disampaikan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyerahkan laporan keuangan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami mohon bantuan untuk pemerintah daerah menyiapkan dokumen-dokumen keuangan untuk mendukung pemeriksaan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Masud menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam mendukung proses audit yang dilakukan BPK.
“Dukungan akan diberikan dalam bentuk data dan berbagai dokumen laporan keuangan yang diperlukan. Pemprov Kaltim akan bertindak transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap, hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai indikator bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Opini WTP sangat dinantikan, sebab itu menjadi tanda bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan tepat dan benar,” jelas Rudy.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, termasuk penguatan pengendalian internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan.
Pemprov Kaltim juga berkomitmen meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta mempercepat tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
“Dan terpenting lagi untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan dimulainya tahapan audit ini, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat dan mampu mendukung pembangunan yang lebih efektif di Kalimantan Timur. (*)