Seputar Nusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan arah pembangunan daerah melalui penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Fokus utama diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial menjadi prioritas utama agar pembangunan lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rencana tersebut, sektor pendidikan akan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan fasilitas serta peningkatan kualitas tenaga medis di berbagai daerah.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperluas jangkauan layanan publik. Sejumlah proyek strategis pun disiapkan untuk mendukung target tersebut.
“Sejumlah proyek strategis direncanakan masuk dalam RKPD 2027, seperti pembangunan jalan penghubung wilayah, pembangunan sekolah baru, serta pengembangan rumah sakit di beberapa daerah,” jelas Rudy.
Tak hanya itu, upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan secara merata.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Rudy juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, daerah harus mampu menggali potensi ekonomi secara optimal.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat. Kreativitas daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Ia turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, instansi vertikal, hingga masyarakat dan media, untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memastikan Kaltim siap menjadi pusat pertumbuhan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan secara partisipatif melalui forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai elemen.
“Konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif,” ungkapnya.
“Forum ini bertujuan menyerap saran, masukan, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD 2027,” pungkasnya. (*)