Pemberlakukan Fuel Card, Komisi III DPRD Siap Fasilitasi Pemkot Samarinda dan Sopir Truk
Seputarnusantara.net – Untuk membeli BBM, pengendara kerap kali harus mengantri panjang hingga ke bahu jalan. Isu ketersediaan BBM pun menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya yang diberlakukan pemerintah yakni pengadaan fuel card guna membatasi pembelian BBM bersubsidi.
Di lapangan, kebijakan penggunaan fuel card dinilai menghambat distribusi logistik karena syarat kepemilikan fuel card adalah dengan kendaraan yang terlebih dahulu melewati uji KIR.
Menanggapi masalah tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Syahri menyampaikan dukungannya atas penertiban yang dilakukan pemerintah.
“Jadi saya dukung langkah pemerintah untuk menertibkan uji KIR itu,” tuturnya.
Menurutnya, bahkan sebelum ada kebijakan penerapan fuel card, SPBU telah dipenuhi dengan antrian sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penertiban.
“Karena sebelum penerapan fuel card sudah banyak antrian solar di SPBU,” imbuhnya.
Syahri menyatakan pihaknya siap menjadi fasilitator antara Pemkot Samarinda dan sopir truk.
“Kalau saya pribadi sebenarnya yang penting ada jaminan keselamatan bagi masyarakat. Kalaupun nanti akan diadakan mediasi, saya siap saja,” tandasnya.