DPRD Samarinda Inginkan Pemkot Perhatikan Kualitas Sapras Pendidikan

Seputar Nusantara – Sapras (sarana dan prasarana) dari kualitas pendidikan di Kota Samarinda tak kunjung menghasilkan perubahan. Mandortory spending dikatakan belum dapat menutupi kebutuhan. Deni Hakim Anwar selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda turut angkat bicara bahwa mandatory spending sebagian besar habis untuk membayar biaya honor maupun belanja kebutuhan lainnya.

Sementara 20 persen sisanya baru digunakan untuk membangun sapras sekolah. Meskipun demikian tidak dapat menutup mata bahwa perbaikan Sapras tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Deni Hakim Anwar kemudian meminta agar tidak menyamaratakan persoalan pendidikan di setiap daerah karena  faktanya hal tersebut terjadi di Samarinda dengan anggaran yang tersedia saat ini.

“Kita hanya menerima dana alokasi khusus (DAK) mungkin hanya Rp11-Rp18 miliar. Itu kalau untuk satu sekolah Rp2 miliar. Artinya ini hanya bisa terbantu sebanyak 6 sekolah saja,” kata Deni.

Kenyataannya anggaran yang berasal dari mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD Samarinda tak cukup dalam membangun infrastruktur penunjang bagi sekolah-sekolah. Sehingga ia berharap dalam rencana 2023 ini, seluruh kendala yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah dapat segera teratasi dengan baik, agar kebutuhan anak-anak di Samarinda dapat tercukupi dan berkualitas.

“Harus ada evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Disdikbud. Supaya pendidikan kita tidak jalan di tempat. Tapi ingat, jangan sekadar evaluasi tapi tidak ada perbaikan di lapangan,” tukasnya. (ist/jw-kk)