Komisi I DPRD Samarinda Sebut Pro Bebaya Harus Didukung dengan Kemampuan SDM

Berjalannya program Pro Bebaya terkendala dengan kemampuan SDM di masyarakat dalam pengelolaan. Joni Sinatra Ginting selaku Anggota Komisi I menyatakan kendala tersebut ada di penguasaan teknologi untuk pelaporan dan pendataan.

Ia menyebut pihak-pihak di tingkat masyarakat seperti ketua RT perlu mempelajari penggunaan teknologi.

“Karena sistem program ini terkomputerisasi semua dan rata-rata di konstituen kita ketua RT nya itu gaptek, khawatirnya mereka akan terjebak dan menggampangkan padahal itu ada konsekuensinya,” jelasnya.

Dirinya menegaskan dana yang diberikan kepada setiap RT per tahunnya sebesar Rp 100 juta sehingga harus dikelola dengan baik melalui sistem digital tersebut. Menurutnya, hal ini dapat dimulai dengan revisi peraturan daerah tentang pembentukan RT yakni memberi kualifikasi pendidikan minimal SMA bagi ketua RT.

Hal ini diharapkan dapat menjaring ketua RT yang telah familiar dengan penggunaan aplikasi dan sistem pelaporan digital.

Menanggapi RT sasaran pro bebaya, Joni menilai pemerintah perlu melakukan filterisasi terhadap karakteristik RT yang diikutkan dalam pro bebaya.

“Kalau lingkungan dan warga RT nya sudah mapan seperti di wilayah perkotaan, jalannya sudah bagus, mereka juga akan bingung dana ini akan dialokasikan ke mana. Maka lebih baik juga pemkot betul-betul memilah mana RT yang sedang membangun daerahnya, yang perlu disupport,” terang Joni.

Pada tahun 2022, jumlah RT penerima alokasi dana pro bebaya diperluas hingga mencapai 1.992 RT.