Program Pengendalian Banjir Terhambat, Aris Mulyanata Soroti Persoalan Sengketa Lahan di Bengkuring

Seputar Nusantara – Aris Mulayanata, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyoroti persoalan sengketa lahan yang berdampak pada tidak maksimalnya pengendalian banjir di Bengkuring.

Diketahui, lokasi peruntukan kolam retensi diklaim warga atas kepemilikan lahan tersebut.

“Tetapi perbedaan data dan klaim membuat penyelesaian tidak dapat dicapai hanya melalui jalur nonformal. Ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan versi warga dengan arsip aset milik pemerintah menjadi hambatan utama,” kata Aris Mulyanata, Senin (9/6/2025).

“Lahan itu sudah dibayar pemerintah sejak 2006. Jadi tidak mungkin dilakukan pembayaran ulang di lokasi yang sama,” lanjutnya.

Dirinya memaparkan langkah hukum menjadi satu-satunya cara yang dapat memastikan kepemilikan lahan secara sah.

Tanpa keputusan dari pengadilan, tidak ada kepastian hukum yang bisa dijadikan dasar pelaksanaan proyek.

“Konflik lahan ini berdampak luas, khususnya pada keterlambatan proyek infrastruktur pengendali banjir di folder Bengkuring. Wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai daerah rawan banjir dan masyarakat sangat menantikan solusi permanen,” jelasnya.

Komisi I DPRD Samarinda juga membuka opsi untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, guna memperoleh kejelasan dan mendampingi warga dalam mencari penyelesaian.

“Kalau memang diperlukan, kami dari DPRD siap turun langsung ke lokasi untuk mendampingi dan menindaklanjuti bila belum ada tindak lanjut dari pihak terkait,” tegasnya. (adv)