SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Dalam menghadapi sengketa hubungan industrial di Kutai Timur (Kutim) DPRD dan pengadilan memiliki peran sentral guna mencapai resolusi yang adil dan berbasis hukum.
Hal ini dibenarkan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui yang mengatakan bahwa DPRD memiliki tugas utama untuk mendukung penegakan hukum dan mendorong pihak-pihak yang berselisih agar menempuh jalur hukum.
“Peran DPRD adalah untuk memastikan penegakkan hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kami mendorong semua pihak yang berkonflik dalam hal industrial untuk bisa menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Yan Ipui pada Jumat (5/7/2024).
Yan menerangkan bahwa pihaknya idak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan dukungan moral serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa agar mencari solusi yang adil dan sesuai aturan.
Sementara itu, pengadilan berperan sebagai lembaga yudikatif yang menegakkan hukum melalui proses peradilan yang transparan dan objektif.
“Itu sudah menjadi kewenangan pengadilan untuk menilai dan memutuskan kasus sesuai dengan bukti yang ada. Jadi kami mengimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.
Yan Ipui menjelaskan bahwa sengketa hubungan industrial sering kali melibatkan perbedaan antara pekerja dan pengusaha terkait hak serta kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kehadiran DPRD dan pengadilan sangat vital untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata mencerminkan kepentingan sepihak, tetapi juga mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
Lebih jauh, Yan menambahkan bahwa DPRD dan pengadilan harus berkolaborasi sebagai mediator guna menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan industrial di Kutim. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik lebih besar di masa mendatang.