Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Perlu Koordinasi Banyak Pihak, Sani: Tidak Bisa Sporadis

SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Penuntasan kemiskinan ekstrem yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat hingga ke daerah menjadi perhatian Bersama, termasuk bagi DPRD Samarinda.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menerangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, tentunya dibutuhkan koordinasi banyak pihak. Ia menambahkan pengeksekusian program tersebut tidak bisa dilaksanakan hanya dengan satu pihak.

“Terlebih, tidak boleh dilaksanakan dengan sporadis. Jadi harus benar-benar terukur dan terencana,” ucapnya.

Sani menambahkan, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari banyak pihak. Sehingga, ia memahami benar bahwa Pemkot Samarinda tidak bisa bekerja seorang diri. Sani menjelaskan, selama ini Pemkot Samarinda terus berusaha untuk mendorong kesejahteraan bagi warga Samarinda.

“Tapi kan tidak bisa bekerja sendiril, perlu sinergitas dari berbagai pihak supaya target yang dipasang bisa dikejar dan dipenuhi,” ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya di DPRD Samarinda juga rutin berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) yang selama ini menjadi leading sector dalam penanganan masalah social di Kota Tepian, termasuk kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, program-program Dinsos PM Samarinda sudah mengarah ke penurunan kemiskinan ekstrem. Namun, ia mencatat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mulai dari data yang menurutnya harus terus diperbaharui, hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Pembaharuan data akan mewujudkan data kemiskinan yang update. Sehingga dalam program pemberian bantuan, calon penerima merupakan orang-orang yang layak dan memang berhak untuk menerima bantuan tersebut.

“Pendataan itu kunci penting, karena jangan sampai bantuan yang ada diberikan kepada orang yang tidak tepat. Sementara yang benar-benar terkategori miskin ekstrem justru tidak merasakan manfaat dari bantuan tersebut,” tutupnya.