DBH Dipangkas Pusat, Bupati PPU Minta OPD Cari Sumber Pendanaan di Luar APBD Biayai Program
Seputar Nusantara – Mudiyat Noor, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab PPU, tidak bergantung pada APBD untuk membiayai program pembangunan.
Menurutnya, tantangan ke depan semakin berat, apalagi sebagian besar anggaran daerah masih bertumpu pada pemerintah pusat.
Hal itu sebagai tindak lanjut adanya pemangkasan dana transfer pusat ke daerah yang secara nasional dipangkas Rp100 triliun.
Pemangkasan tersebut akan berdampak pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan potensi pengurangan pendapatan daerah rata-rata Rp150–200 miliar per daerah, termasuk bagi Penajam Paser Utara.
“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. OPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa melihat dulu besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” kata Mudiyat Noor.
Dirinya melaporkan APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, pembangunan yang terlihat di daerah bisa saja bernilai setara Rp5 hingga 10 triliun per tahun jika OPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi.
“Di setiap kementerian ada program yang bisa dibawa ke daerah. Kita mungkin hanya menerima manfaat, tapi yang penting masyarakat menikmatinya,” jelasnya.
Ia menyebut beberapa contoh program yang bisa dimanfaatkan dari kementerian, seperti bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan guru.
Menurutnya, program kementerian tersebut bisa membantu mengurangi beban APBD sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan dasar.
“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” jelasnya.
Selain kementerian, Mudiyat juga mendorong OPD menjalin hubungan erat dengan dinas terkait di tingkat provinsi.
Bupati PPU juf mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK dalam berbagai program.
Dengan posisi PPU yang strategis dan dekat dengan Balikpapan maupun Samarinda, Mudiyat Noor yakin koordinasi dengan provinsi dan pusat seharusnya lebih mudah dilakukan.
“Yang kita ambil adalah manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tegasnya. (*)