Fraksi PDI-Perjuangan Minta Evaluasi Fokus Kinerja dan Skala Prioritas
SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemkab Kutim untuk mengevaluasi fokus kerja dan skala prioritas dalam menyusun anggaran. Ini disampaikan guna merealisasikan pendapatan yang berhasil melebihi target dalam APBD 2023.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai Rp 8,59 triliun atau 104,13 persen dari target Rp 8,25 triliun. Pencapaian ini luar biasa, namun penting untuk dievaluasi sektor-sektor mana yang berkontribusi besar,” kata Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Geah mewakili fraksinya.
Ia menambahkan, meskipun sudah berhasil melebihi target namun perlu adanya penjelasan rinci mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Hal tersebut agar Pemkab Kutim dapat melakukan evaluasi terkait fokus kerja dan skala prioritas di masa depan.
“Penjelasan itu yang kami butuhkan, sehingga ke depan bisa menentukan strategi yang lebih efektif untuk menjalankan program,” sambungnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 44,76 persen dari target. Menurut mereka, hal ini disebabkan oleh adanya koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan oleh BPK RI, yang mengalihkan sebagian besar realisasi PAD ke lain-lain pendapatan yang sah.
“Koreksi dan reklasifikasi ini menyebabkan lonjakan angka lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2.315,73 persen dari anggaran awal. Selain itu setelah koreksi ini, terdapat selisih sebesar Rp 20,63 miliar yang perlu dijelaskan sumbernya,” bebernya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari Bupati Kutai Timur mengenai sumber dari penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 20,63 miliar tersebut.
“Penjelasan ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.