Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Minimnya Anggaran ke DP2PA

Seputar Nusantara – Tahun 2023 ini, Dinas Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, hanya menerima kucuran anggaran Rp9 miliar di APBD.

Jumlah alokasi anggaran ini pun dinilai terlalu kecil, dan berdampak pada program kerja tentang anak dan perempuan.

Hal itu seperti yang disampaikan Sani Bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda.

“Kendala mereka cuma itu, pertama ongkosnya mahal. Apalagi kegiatan mereka yang menyangkut masyarakat banyak sehingga, membutuhkan sumber daya dengan dana memadai,” kata Sani.

Ia menuturkan anggaran yang diberikan kepada DP2PA harus ditingkatkan, mengingat DP2PA Samarinda memiliki banyak fungsi pelayanan dasar dan program penting.

Mulai pengentasan permasalahan kekerasan anak dan perempuan, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pengarusutamaan gender hingga pengentasan stunting yang menjadi fokus pemerintah saat ini.

“DP2PA selama ini anggarannya minim padahal mereka penting, terutama untuk perlindungan anak dan perempuan,” jelasnya.

Terlebih, lanjut dia, Kota Samarinda tengah menyiapkan diri sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari tingkat madya ke utama, sehingga masih ada banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, terutama pembangunan fasilitas ramah anak.

“Memang dana bukan segalanya tetapi  kalau tidak ada dana maka segalanya sulit berjalan,” pungkasnya. (adv)