SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Pemanfaatan sektor kelautan sebagai roda ekonomi baru nyatanya masih belum optimal. Persoalan ini dibahas dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan Dan Kelautan ( FP2TPK) Indonesia yang membahas Adopsi Pulau dan Konsesi Ruang Laut di Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan & Pesisir Indonesia (DPP ASPEKSINDO) Kalimantan Timur pun mendorong optimalisasi sektor kelautan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya Selat Malaka, sekitar 20 persen kapal perdagangan dan niaga dari Eropa dan Amerika itu lewat di sana. Bahkan saat ini, ada kurang lebih 80 persen kapal niaga yang datang ke Asia Tenggara berlalu Lalang melewatinya,” ucap Andi Harun.
“Kira-kira potensi nilai ekonominya kurang lebih sekitar Rp2.500 triliun. Kita dapat apa? Sangat tidak maksimal alias tidak ada,” sambungnya.
Menurut Andi Harun, perlunya diplomasi dan kebijakan hukum internasional untuk melakukan penguatan atas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini dapat dimulai dengan membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi kelautan.
Ia mengatakan, bahwa jika hal tersebut mampu dilakukan, maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara maju. Bukan sekedar negara berkembang, bahkan bisa menjadi negara super power.
“GDP kita akan meningkat tajam, angka kemiskinan kita akan turun. Menyelamatkan dua pertiga jumlah populasi Indonesia yang ada di daerah kepulauan dan pesisir. Bahkan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka serta perekonomian nasional.” paparnya.
Melihat potensi ekonomi yang cukup besar dan masih kurangnya pengelolaan. Andi Harun menyoroti perihal pembangunan ekonomi di bidang kelautan di Indonesia melalui hilirisasi potensi yang ada.
“Saya kira tidak hanya Samarinda, tapi untuk Indonesia. Pengembangan perairan di Samarinda utamanya Kaltim. Agar memberi efek peningkatan ekonomi nasional,” pungkasnya.