Bupati PPU Usulkan Sejumlah Proyek Prioritas Infrastruktur Air ke BWS Kalimantan IV
Seputar Nusantara – Mudiyat Noor, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) bersama rombongan melakukan pembahasan bersama BWS Kalimantan IV terkait sinkronisasi pembangunan infrastruktur air, penanganan banjir dan penyediaan air bersih.
Mudiyat Noor mengusulkan berbagai kebutuhan prioritas daerah. Seperti, terkait peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Labangka, Kecamatan Babulu, yang telah ditetapkan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Kaltim.
Selanjutnya penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan padat penduduk di PPU.
Kondisi Sungai Lawe-Lawe dan Sungai Labangka, yang sering meluap akibat penyempitan dan pendangkalan badan sungai. Kombinasi curah hujan tinggi dengan pasang air laut kerap menimbulkan genangan luas hingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Normalisasi badan sungai sudah sangat mendesak. Kapasitas tampung yang menurun membuat banjir mudah terjadi, padahal wilayah terdampak merupakan kawasan permukiman padat,” ungkap Mudiyat Noor.
Pemkab PPU juga menyoroti abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan, terutama di Kelurahan Tanjung Tengah.
“Abrasi ini, jika dibiarkan, dapat mengancam keberadaan permukiman, merusak infrastruktur publik, dan menghantam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Infrastruktur pengendali abrasi pantai perlu segera diprioritaskan,” jelasnya.
Selain itu, Mudiyat Noor menekankan percepatan pembangunan infrastruktur air baku.
la mengusulkan pembangunan bendungan Lawe-Lawe, intake Sungai Riko-Kernain, serta jaringan pipa transmisi yang terhubung dengan sistem PDAM.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Masih ada masyarakat PPU yang belum mendapatkan akses merata. Karena itu, kami berharap program Balai Sungai dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, menyambut baik seluruh usulan Pemkab PPU. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan lintas sektor terkait merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan air di PPU.
“Usulan Pemkab PPU akan menjadi bahan catatan penting untuk kami tindak lanjuti, terutama dalam penyusunan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, perlu juga dilakukan review agar usulan tersebut dapat selaras dengan program kerja Balai Wilayah Sungai,” ungkapnya. (*)