SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samairnda, Abdul Rohim menyebut anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan sektor ekonomi di Samarinda masih sangat kurang. Angka tersebut terlihat dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2025.
“Untuk sektor ekonomi, yang saya lihat hanya belasan miliar. Sangat kecil dibandingkan dengan APBD kita yang mencapai Rp4,9 triliun lebih,” jelas Rohim.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor ekonomi tidak mencapai lima persen dari total anggaran, padahal kebijakan yang disampaikan bertujuan untuk akselerasi ekonomi.
“Jadi saya sampaikan, ini kalau untuk OPD kluster ekonomi yang angkanya bahkan ketika saya total itu tidak sampai 5 persen, tapi arahnya kebijakannya akselerasi ekonomi. Maka saya bilang ini tidak nyambung dengan apa yang diinginkan,” tambahnya.
Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, untuk mencapai akselerasi ekonomi, alokasi anggaran untuk sektor ekonomi harus lebih besar, paling tidak sekitar 30 persen dari total anggaran, bukan hanya 3 persen.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Samarinda setuju dengan arah kebijakan yang diambil yakni tentang akselerasi ekonomi, sehingga alokasi anggaran untuk sektor ekonomi harus menjadi prioritas.