APBD Kukar 2026 Diprediksi Sebesar Rp7,5 Triliun, Alami Penurunan Imbas Pemangkasan TKD
Seputar Nusantara – Rendi Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Kukar.
Dalam penyampaiannya, Rendi Solihin melaporkan penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada RKPD dan mempertimbangkan empat hal strategis: kondisi ekonomi makro, kebutuhan pembangunan daerah (RPJMD), aspirasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Berikut postur Rancangan APBD Kukar 2026:
Pendapatan daerah diproyeksi Rp7,35 triliun. Terdiri dari PAD (Rp737,49 miliar), termasuk pajak daerah (Rp277,50 miliar), dan retribusi daerah (Rp356,31 miliar)
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksi Rp6,5 triliun, terdiri dari transfer pusat (Rp5,68 triliun) dan antar daerah (Rp850 miliar)
Belanja Daerah ditetapkan Rp7,5 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp5,3 triliun, termasuk di dalamnya belanja pegawai (Rp2,44 triliun) dan belanja barang dan jasa (Rp2,69 triliun).
“Belanja modal Rp1,45 triliun dialokasikam untuk tanah, gedung/bangunan, jalan, dan jaringan irigasi,” kata Rendi Solihin.
Selain itu, belanja transfer dialokasikan Rp818,17 miliar untuk bantuan keuangan ke pemerintah desa.
“Ada defisit anggaran Rp150 miliar akan ditutup dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2025),” jelasnya.
Dirinya juga menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,2 triliun dalam rancangan TKDD 2026.
“Belanja daerah yang dialokasikan tetap diarahkan untuk mendukung program strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, ekonomi kreatif pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan sosial,” tegasnya. (*)